Pemerintah Inggris Selidiki Rockstar Games Atas Tuduhan “Union Busting” Terkait PHK Puluhan Karyawan

Rockstar Games, studio di balik franchise Grand Theft Auto, kini menjadi sorotan tidak hanya karena pengembangan GTA 6, tetapi juga karena pemeriksaan resmi oleh pemerintah Inggris atas tindakan pemecatan puluhan pegawainya yang disebut sebagai praktik union busting (menghambat atau menghancurkan upaya pekerja berserikat).

Isu ini mencuat setelah lebih dari 30 karyawan Rockstar di Inggris diberhentikan pada akhir Oktober 2025, dan serikat pekerja serta beberapa anggota parlemen mengklaim pemecatan tersebut terkait dengan upaya pembentukan serikat buruh bukan karena alasan profesional atau pelanggaran kerja.

Kronologi Persoalan

Pada 30 Oktober 2025, Rockstar Games memberhentikan sekitar 31 pegawai di kantor Rockstar North, Edinburgh dan beberapa tambahan di Kanada dengan alasan yang dinyatakan perusahaan sebagai pelanggaran berat terhadap kebijakan internal, khususnya soal distribusi informasi rahasia perusahaan.

Namun, organisasi Independent Workers’ Union of Great Britain (IWGB) menyatakan bahwa hampir semua pegawai yang terkena pemecatan tersebut adalah anggota atau terlibat dalam diskusi kelompok serikat pekerja di platform Discord, yang menurut mereka dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan Inggris.

IWGB bahkan telah mengajukan tuntutan hukum atas pemecatan yang dianggap tidak adil, menyebut tindakan itu sebagai “victimisation” dan “union busting” dalam konteks hukum pekerja.

Pemerintah Inggris Turun Tangan

Isu ini menarik perhatian parlemen Inggris. Pada sesi Prime Minister’s Questions di House of Commons, anggota parlemen Chris Murray (Labour) mengangkat kasus ini langsung kepada Perdana Menteri Keir Starmer, menanyakan apakah perusahaan telah mengikuti hukum ketenagakerjaan setempat.

Starmer merespons bahwa situasi tersebut merupakan “masalah yang sangat mengkhawatirkan” dan menegaskan bahwa setiap pekerja memiliki hak untuk bergabung dengan serikat buruh. Pemerintah Inggris pun telah mengumumkan akan melakukan investigasi resmi terhadap tindakan Rockstar di bawah hukum tenaga kerja.

Reaksi Serikat & Komunitas

Serikat pekerja IWGB dan aktivis tenaga kerja telah mengorganisir protes di luar kantor Rockstar di Edinburgh dan London, dengan banyak pengunjuk rasa menuntut agar para pekerja yang dipecat dapat dipekerjakan kembali dan agar Rockstar bertanggung jawab atas kebijakan internalnya.

IWGB juga mengklaim bahwa beberapa pegawai yang dipecat adalah anggota serikat yang aktif, termasuk mereka yang berada dalam percakapan bersama organisator union di Discord dan menyatakan bahwa tindakan perusahaan itu merupakan upaya menghambat hak pekerja untuk berserikat.

Rockstar & Take-Two Menanggapi

Rockstar Games dan induk perusahaan Take-Two Interactive membantah tuduhan tersebut. Dalam pernyataan mereka kepada media, perusahaan menegaskan bahwa pegawai yang diberhentikan telah melanggar kebijakan internal yaitu mendistribusikan dan membahas informasi perusahaan yang bersifat rahasia di forum publik dan bukan karena terlibat dalam aktivitas serikat pekerja.

Implikasi Besar Bagi Industri Game

Kasus ini dianggap signifikan karena menyentuh isu yang makin sering dibicarakan di industri game global: hak pekerja, pengorganisasian serikat buruh, dan budaya kerja developer. Jika pemerintah Inggris menemukan adanya pelanggaran hukum tenaga kerja, Rockstar dapat menghadapi sanksi atau tuntutan lebih lanjut.

Kasus ini juga menunjukkan bahwa perusahaan besar game tidak kebal terhadap pengawasan hukum dan pemerintahan, terutama ketika kebijakan internal dipertanyakan dalam konteks hak asasi pekerja.

Investigation resmi oleh pemerintah Inggris terhadap Rockstar Games menunjukkan bahwa kontroversi akibat pemecatan puluhan staf di Inggris bukan sekadar berita industri, tetapi menyangkut isu besar mengenai hak pekerja dan kebebasan berserikat di sektor teknologi dan game.

Apakah ini akan berdampak pada rencana perilisan GTA 6 atau kebijakan internal Rockstar secara lebih luas masih harus dilihat. Namun yang pasti, kasus ini memicu diskusi penting tentang bagaimana perusahaan game besar harus menanggapi hak tenaga kerja di era modern.