Agate dan DJP Tanggapi Isu Regulasi dan Pajak di Industri Game

CEO Agate, Shieny Aprilia, memberikan tanggapan terkait perdebatan mengenai regulasi dan perpajakan yang sebelumnya disinggung oleh Kris Antoni. Menurut Shieny, isu yang ramai diperbincangkan tersebut sejatinya berkaitan dengan penerapan standar akuntansi internasional yang sudah lama berlaku, yakni PSAK 19 yang merupakan adopsi dari IAS 38 tentang aset tak berwujud.

Ia menilai penerapan standar global tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus meningkatkan daya saing industri game nasional di tingkat internasional. Shieny juga menyampaikan apresiasinya terhadap kontribusi Kris Antoni bagi industri, namun ia berpandangan bahwa dinamika terkait regulasi sebaiknya dipahami sebagai bagian dari proses pendewasaan ekosistem industri, bukan semata-mata sebagai respons atas kebijakan tertentu.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) turut memberikan klarifikasi. Pihak DJP menegaskan bahwa mereka terikat oleh ketentuan kerahasiaan, sehingga tidak dapat membahas detail mengenai Wajib Pajak tertentu.

Secara umum, DJP menjelaskan bahwa perlakuan perpajakan terhadap suatu biaya ditentukan berdasarkan karakteristik serta masa manfaatnya. Pendekatan ini diterapkan untuk memastikan asas keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum tetap terjaga.

DJP juga menyampaikan bahwa setiap proses pemeriksaan dilakukan secara profesional dan objektif, serta membuka ruang komunikasi bagi Wajib Pajak. Selain itu, institusi tersebut menegaskan komitmennya dalam mendukung perkembangan industri game dan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Masyarakat pun diimbau untuk memperoleh informasi perpajakan melalui kanal resmi DJP guna menghindari kesalahpahaman.